Visi, misi dan isu Strategis Kab.Tegal

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal diterapkan melalui pengembangan visi dan misi. Visi dan misi Kabupaten Tegal yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi Kabupaten Tegal>
Visi perencanaan Kabupaten Tegal merupakan gabungan intergal dari keinginan dan harapan para stakeholder pembangunan, fungsi dan peran kota yang diharapkan serta misi dari pembangunan perkotaan itu sendiri. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Tegal adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, maju, sejahtera, mandiri dan demokratis”.

Misi Kabupaten Tegal
Misi Kabupaten Tegal pada dasarnya adalah langkah-langkah mewujudkan visi yang telah ditentukan sebelumnya. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan. Adapun Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi proses peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan persatuan dan kesatuan, keimanan dan ketertiban, dan penanggulangan masalah sosial.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan berkualitas.
3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam peningkatan daya saing di bidang pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Mendayagunakan dan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal.
6. Menyelenggarakan pemerintah dan pelayanan masyarakat yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN TEGAL SAAT INI
Dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Tegal tersebut, berkembang isu-isu tentang pembangunan yang berkembang dimasyarakat, antara lain :

1. Mewujudkan Kabupaten Tegal yang mbetahi dan ngangeni melalui program PERTIWI (Pertanian, Industri dan Pariwisata) baik buat pelancong maupun untuk putra daerah yang merantau.
2. Pembebasan biaya pendidikan dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, Anak usia sekolah 7 s/d 15 tahun harus mengenyam pendidikan dasar 9 tahun.
3. Rehabilitasi gedung sekolah baik negeri/swasta dengan program stimulan dimana masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pemerintah Derah memberikan bantuan yang sifatnya stimulan, kekurangan dari biaya rehabilitasi menjadi tanggungjawab masyarakat. Sehingga pada tahun 2009, tidak ada lagi bangunan sekolah dengan kondisi rusak berat.
4. Mengembalikan brand yang telah memudar, yaitu Kabupaten Tegal sebagai Jepangnya Indonesia.
5. Pemberian pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat secara gratis dengan mendasarkan pada standard pelayanan kesehatan.

Visi dan Misi Dinas P dan K Kab. Tegal

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kewenangan desentralisasi dibidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, tenaga pendidikan, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga dan kebudayaan memiliki visi ”Terwujudnya sumber daya manusia yang handal, cerdas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berbudaya serta mampu bersaing diera kompetitif”.

Adapun misi yang diemban dalam rangka terwujudnya visi tersebut adalah :

1. Memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta.
2. Memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh asset/sumber daya pendidikan yang meliputi guru, sarana prasarana pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan.
3. Meningkatkan pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tegal.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengurusan atas tenaga pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan.
5. Meningkatkan kemampuan manajerial tenaga kependidikan dan peningkatan kerjasama sekolah dengan orangtua dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian sekolah.
6. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta iman dan taqwa bagi pemuda dan pelajar serta tetap terbinanya potensi pemuda dan pelajar dalam upaya membentuk manusia handal, cerdas dan terampil yangsehat jasmani dan rohani.
7. Meningkatkan apresiasi dan pelestarian warisan budaya, terutama budaya daerah.
   

Tingkat Partisipasi

Tingkat peran serta masyarakat menurut Arnstein dalam Sri Hardiati (2007:48), bahwa tingkat peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan pemerintah digolongkan menjadi :

1. Manipulation (manipulasi)
Merupakan tingkatan peran serta masyarakat yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja dalam berbagai badan penasehat. Dalam hal ini tidak ada peran serta masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

2. Therapy (penyembuhan)
Peran serta masayarakat diperlakukan seperti penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat banyak terlibat dalam kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan dari mereka.

3. Informing (pemberian informasi)
Masyarakat diberi informasi tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan dimana hal ini dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan peran serta masyarakat. Namun yang sering terjadi adalah penekanannya hanya pada pada pemberian informasi satu arah dari pemegang kuasa kepada masyarakat, tanpa ada kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Masyarakat memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

4. Consultation (konsultasi)
Masyarakat diberi kesempatan untuk memberi opini setelah diberikannya informasi. Tingkat keberhasilannya rendah, karena tidak ada jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan.

5. Placation (rujukan)
Masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaanya beberapa angota masyarakat yang dianggap mampu dimasukan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya adalah wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usul dari masyarakat diperhatikan, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlahnya sedikit.

6. Partnership (kemitraan)
Pada tingkat ini atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk membagi tanggungjawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

7. Delegated Power (pelimpahan kekuasaan)
Masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk keputusan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.

8. Citizen Control (masyarakat yang mengontrol)
Pada tingkat ini masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melewati pihak ketiga.

Pembuatan Blog

Pada hari Kamis 15 Mei 2008, segenap mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang yang tergabung dalam Program Beasiswa Unggulan Depdiknas tahun angkatan 2007 ramai-ramai belajar cara membuat blog. Kegiatan ini merupakan salah satu materi yang diberikan dalam catur wulan ketiga pada mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan, dengan dosen pembimbing. Ir. Nurini,..... dan diselenggarakan di ruang laboratorium komputer jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
Adanya perbedaan karakteristik dan tingkat kemampuan mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, menyebabkan tingkat penyelesaian dalam tiap tahap berbeda-beda. Seperti masih adanya mahasiswa yang baru membuat email, padahal ini merupakan tugas pertemuan sebelumnya. (mungkin cari gratisan dalam mengakses internet, atau belum tahu cara membuat email kali yah...)